Pemilu 2019 Golkar Pilih Sistem Tertutup

Berita Tebaru - Fraksi Partai Golongan Karya Hetifah Sjaifudin mengatakan Partainya lebih memilih sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2019 nanti.

 

Pemilu 2019 Golkar Pilih Sistem Tertutup

Htifah Sjaifudin mengujarkan bahwa alasan partainya memilih sistem proporsional tertutup karena adanya efek negatif sistem terbuka. Menurutnya, salah satu efeknya adalah maraknya money politics atau politik uang.

''Karena dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha untuk meraih simpati dan salah cara tentu saja dengan memberikan uang atau berupa barang, untuk membuat masyarakat memilih secara langsung adalah tingkat korupsi akibat dari money politics.'' Ucap Hetifah.

Fraksi partai Golkar ini juga mengatakan saat seorang calon legislatif(Caleg) terpilih, maka dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya.

''Kemudian juga bentuk kompensasi atau kompetisi yang ada di dalam internal (Partai) pun itu sangat merusak.'' Ucapnya.

Selain itu juga, yang terpenting adalah tidak ada satu efek penguatan Partai Politik dari sistem terbuka. Peran Partai Politik disebut menjadi minimal dan lebih menonjolkan individu individu Calon Legislatif.

''Dan yang paling penting dari semua itu adalah tidak ada satu efek penguatan partai politk. Jadi peran Partai Politik jadi minimal, lebih kepada dariapada individu individu caleg caleg yang bersangkutan. Sehingga Partai Politik sebagai lembaga tentunya sebagai pilar dari demokrasi itu melemah.'' Katanya.

''Nah itu yang kita inginkan politik diperkuat tapi juga orang orang terpilih jangan sampai semata mata karena akses mereka kepada dana. Misalnya dia seorang selebritis, tapi kita ingin nanti orang orang yang duduk di DPR ataupun menduduki jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah menduduki jabatan jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik.'' tambahnya.

Mengenai penambahan anggota DPR yang dilontarkan menjadi bahan diskusi di Pansus, Hetifah menilai hal itu lebih kepada penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Hal itu bagian dari dampak adanya penambahan jumlah penduduk dan pemekaran beberapa daerah.

''Kalau kita tetap tidak bertambah juga tidak apa apa. Tapi akibatnya harus ada dapil dapil yang nanti kursinya rela dikurangi atau kita mungkin menata kembali.'' Ujarnya.